A. Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi  yang mengatur tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan di UPPS.

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur tentang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan di Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037
  7. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022
  8. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  9. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  10. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  11. Sistem Pamong IKIP Widya Darma Surabaya
  12. Analisa Jabatan IKIP Widya Darma Tahun 2014

B. Kebijakan Kerjasama

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur kerja sama di UPPS.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037
  7. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022
  8. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  9. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  10. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  11. Peraturan Rektor IKIP Widya Darma tentang Kerjasama
  12. Rencana Induk Penelitian (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya 2020-2024
  13. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Widya Darma Surabaya 2020-2024
  14. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  15. Panduan PLP Tahun 2022 IKIP Widya Darma Surabaya

C. Kebijakan Penjaminan Mutu

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037
  7. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022
  8. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  9. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  10. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026