A. Kebijakan Kurikulum PS dan Perangkat Pembelajaran

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kebijakan yang digunakan Prodi Pendidikan Ekonomi dalam Pelaksanaan kegiatan akademik antara lain :

  1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020
  6. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  8. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  9. Renstra Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2022- 2026
  10. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  11. Panduan PLP Tahun 2022 IKIP Widya Darma Surabaya
  12. Pedoman Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma

Kebijakan tentang Pendidikan tersebut telah disosialisasikan melalui website IKIP Widya Darma Surabaya, pada menu web IKIP Widya Darma khususnya Prodi Pendidikan Ekonomi menu Kebijakan (https: ). Kebijakan ini juga disosialisasikan saat kegiatan rapat rutin setiap semester dalam rangka evaluasi prodi dan kegiatan rapat lainnya. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh seluruh civitas Fakultas dan Program Studi guna keterlaksanaan Pendidikan yang efektif.

B. Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur pelaksanaan dan pemantauan pembelajaran, baik pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar PS.

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  4. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Standar Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  7. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  8. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  9. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  10. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  11. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  12. Pedoman Akademik Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran, telah disosialisasikan IKIP Widya Darma melalui website IKIP Widya Darma pada laman.

C. Kebijakan Penilaian Pembelajaran

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur penilaian pembelajaran di PS.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  7. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1
  8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037
  9. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022
  10. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  11. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  12. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  13. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  14. Pedoman Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma

D. Kebijakan Pembelajaran Mikro

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi  yang mengatur pembelajaran mikro di PS.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  7. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1
  8. Standar Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  10. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  11. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  12. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  13. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  14. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  15. Panduan PLP Tahun 2022 IKIP Widya Darma Surabaya
  16. Pedoman Akademik Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma
  17. SOP Microteaching IKIP Widya Darma

Kebijakan-kebijakan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran mikro di prodi, dan telah disosialisasikan oleh FPIPS IKIP Widya Darma melalui website fakultas pada laman ikip widyadarma dan melalui koordinasi kaprodi dengan ketua laboratorium, kebijakan-kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh prodi, dievaluasi oleh Tim Penjaminan Mutu dan Pimpinan, serta ditindaklanjuti oleh Prodi.

E. Kebijakan Pembimbingan Mahasiswa

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur pembimbingan mahasiswa, yang meliputi (1) pembimbingan akademik, (2) Pembimbingan magang kependidikan, dan (3) Pembimbingan tugas akhir atau skripsi.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  7. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1
  8. Standar Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  10. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  11. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  12. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  13. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  14. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  15. Pedoman Skripsi Ikip Widya Darma
  16. Panduan PLP Tahun 2022 IKIP Widya Darma Surabaya
  17. Pedoman Akademik Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma
  18. SOP Microteaching IKIP Widya Darma

E. Kebijakan Suasana Akademik

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur suasana akademik yang meliputi kegiatan akademik di luar perkuliahan dan dosen tamu/tenaga ahli.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  7. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1
  8. Standar Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  10. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  11. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  12. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  13. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  14. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  15. Panduan PLP Tahun 2022 IKIP Widya Darma Surabaya

F. Kebijakan Kepuasan Mahasiswa

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar  dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana pembelajaran.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  7. Aturan mengenai Program MBKM dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1
  8. Standar Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2037.
  10. Rencana Strategis (Renstra) IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2017 – 2022.
  11. Statuta IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020.
  12. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Tahun 2022 – 2026
  13. Renstra Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2022 – 2026
  14. Pedoman Teknik MBKM IKIP Widya Darma Surabaya Tahun 2020
  15. Pedoman Akademik Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP Widya Darma
  16. Sarana dan Prasarana IKIP Widya Darma